Contoh Soal Pelakaanaan APBN berdasarkan Perkembangan Teknologi

Perkembangan zaman yang dibarengi oleh perubahan teknologi di semua bidang, membuat pengelolaan APBN mengharuskan mengikuti perubahan dimaksud dengan tetap mendasarkan pada pokok-pokok pengelolaan. Ketersediaan teknologi sangat membantu pengelolaan APBN lebih akurat, cepat, transparan dan akuntabel.

Untuk lebih memehami pelaksanaan APBN dengan sentuhan perubahan teknologi, berikut contoh soal jawab pelaksanaan APBN (lanjutan) yang melibatkan perkembangan teknologi.

1) Apa yang anda ketahui mengenai Rekening Operasional BLU, jelaskan!
Jawab: Merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBP BLU pada Bankk umum.

Contoh Soal Pelakaanaan APBN berdasarkan Perkembangan Teknologi

2) Apakah yang dimaksud dengan pembekuan sementara rekening itu?
Jawab: Menutup sementara rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja untuk tidak melaksanakan transaksi penerimaan dan atau transaksi pengeluaran.

3) Sebutkan 3 (tiga) prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan rekening pengeluaran kantor pelayanan perbendaharaan negara bersaldo nihil dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA) :

Jawab :

Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka 1 RPK-BUN-P di masing-masing Bankk Operasional Pusat
RPK-BUN-P dipergunakan untuk menampung dana yang akan dipergunakan oleh KPPN untuk membiayai pengeluaran negara
KPPN membuka 1 rekening pengeluaran pada Bankk Umum yang telah ditunjuk sebagai BO I yang selanjutnya disebut Rekening BO I
Penunjukan BO I dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan

4) Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menertibkan rekening liar. Sesuai jenis dan peruntukkannya hanya ada 3 jenis rekening yang diijinkan untuk tetap ada atau tidak ditutup. Sebutkan ketiga jenis rekening tersebut dan peruntukannya
Jawab:
Pada dasarnya rekening yang diijinkan untuk tetap eksis adalah rekening-rekening yang mendukung keperluan tupoksi, yaitu:

Rekening penerimaan: yaitu rekening yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menampung PNBP, dimana PNBP tersebut harus disetor ke Kas Negara
Rekening pengeluaran: yaitu rekening yang digunakan untuk mendukung kegiatan tupoksi dan penyalurannya lewat APBN.
Rekening Lainnya: yaitu rekening yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan tupoksi yang pembukaan rekeningnya harus mendapat persetujuan dari Kuasa BUN.

5)   Sebut dan jelaskan motif-motif dasar dalam penyimpanan kas!
Jawab :
1)   Motif Bertransaksi (Transactions Motive)
Motif ini melihat kas secara sempit yaitu sebagai media untuk pertukaran dalam rangka membiaya transaksi normal yang terjadi seperti pembayaran kepada pemasok dan pembayaran gaji. Besarnya tingkat saldo transaksi tergantung pada besar kecilnya organisasi dan periode waktu kas masuk dan kas keluar. Organisasi yang besar pada umumnya cenderung melakukan banyak transaksi. Jika arus kas masuk dan keluar dapat disinkronisasi maka saldo kas dapat diminimalisasi.
2)   Motif Berjaga-Jaga (Precautionary Motive)
Motif ini fokus pada kemampuan kas untuk menunjang daya beli pada saat timbul kejadian yang tidak diharapkan atau peluang yang tidak diperkirakan sebelumnya. Saldo untuk pencegahan berfungsi sebagai cadangan pada saat ketidakpastian meningkat sebagai akibat perubahan industri, ekonomi, dan dunia. Saldo untuk keperluan darurat ini umumnya disediakan dengan menggunakan portofolio dari pasar uang dan pasar modal. Kriteria kunci dari penggunaan metode ini adalah tingkat keamanan yang tinggi, likuiditas, dan kemudahan untuk mencairkan surat berharga menjadi kas.
3)   Motif Spekulasi (Speculative Motive)
Motif ini timbul seiring dengan keinginan manajemen untuk memiliki sejumlah kas yang dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang timbul secara tidak terduga. Manajemen harus mempunyai prediksi bahwa saldo kas tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dari operasi normal organisasi. Pada umumnya, organisasi-organisasi tidak menyimpan kas untuk tujuan spekulasi.

6)   Sebutkan 3 (tiga) prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan rekening pengeluaran kantor pelayanan perbendaharaan negara bersaldo nihil dalam rangka penerapan Treasury Single Account (TSA) :
Jawab :

Direktur Jenderal Perbendaharaan membuka 1 RPK-BUN-P di masing-masing Bankk Operasional Pusat
RPK-BUN-P dipergunakan untuk menampung dana yang akan dipergunakan oleh KPPN untuk membiayai pengeluaran negara
KPPN membuka 1 rekening pengeluaran pada Bankk Umum yang telah ditunjuk sebagai BO I yang selanjutnya disebut Rekening BO I
Penunjukan BO I dilakukan melalui pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan
RPK-BUN-P dan Rekening BO I setiap akhir hari kerja harus nihil

7) Rekening Dana Investasi digunakan sebagai apa?
Jawab:
Merupakan rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman pada Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah di Bankk Indonesia.

8) Rekening Pembangunan Daerah sebagai rekening untuk apa ?
Jawab:
Merupakan rekening tempat menampung penerimaan cicilan pengembalian pinjaman pada Pemerintah Daerah dan BUMD di Bankk Indonesia.

9) Sebutkan komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah
Jawab :

Laporan Realisasi Anggaran
Neraca
Laporan Arus Kas
Catatan Atas Laporan Keuangan

10) Pemerintah saat ini sedang giat-giatnya menertibkan rekening liar. Sesuai jenis dan peruntukkannya hanya ada 3 jenis rekening yang diijinkan untuk tetap ada atau tidak ditutup. Sebutkan ketiga jenis rekening tersebut dan peruntukannya
Jawab:
Pada dasarnya rekening yang diijinkan untuk tetap eksis adalah rekening-rekening yang mendukung keperluan tupoksi, yaitu:

Rekening penerimaan: yaitu rekening yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan untuk menampung PNBP, dimana PNBP tersebut harus disetor ke Kas Negara
Rekening pengeluaran: yaitu rekening yang digunakan untuk mendukung kegiatan tupoksi dan penyalurannya lewat APBN.
Rekening Lainnya: yaitu rekening yang digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan tupoksi yang pembukaan rekeningnya harus mendapat persetujuan dari Kuasa BUN.

11) Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan kelebihan/kekurangan kas pemerintah? apakah tujuannya?

Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.
Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas bertujuan untuk:

Mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari Penempatan Uang Negara di Bankk Sentral dan/atau Bankk Umum, Reverse Repo dan/atau selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (capital gain) dari pembelian/penjualan SBN; dan
Mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

12) Jelaskan 3 (tiga) jenis rekening lainnya yang dapat dimiliki oleh satker BLU!

Rekening lainnya pada BLU terdiri dari:

Rekening Pengelolaan Kas BLU merupakan rekening lainnya pada BLU untuk penempatan idle cash pada Bankk Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.
Rekening Operasional BLU merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBP BLU pada Bankk Umum.
Rekening Dana Kelolaan merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada Bankk Umum, untuk menampung dana antara lain:

-   Dana bergulir; dan/atau
-   Dana yang belum menjadi hak BLU.

13)   Siapakah yang menyimpan dan dalam bentuk apakah SAL yang dihasilkan pada akihr tahun anggaran?
Pada akhir tahun anggaran dana SAL yang diperoleh, disimpan oleh:

Bendahara Umum Negara dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
Bendahara Pengeluaran dalam bentuk Uang Persediaan.
Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum dalam bentuk Rekening Kas Badan Layanan Umum dan kas tunai (cash on hand).

14) Jelaskan hakekat pengesahan DIPA dan apa fungsi DIPA dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBN ?

Hakekat pengesahan DIPA adalah pernyataan kesediaan BUN untuk menyediakan uang dalam jumlah cukup dan pada waktu sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DIPA yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaan anggaran DIPA berfungsi sebagai instrument pengendalian dan alat manajemen, dimana bagi KPA merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bagi Kuasa BUN sebagai alat control pembayaran.

Dalam pertanggungjawaban anggaran, DIPA berfungsi sebagai dasar untuk menguji capaian kinerja KPA baik secara fisik maupun financial berdasarkan prinsip pokok system penganggaran berbasis kinerja

15) Jelaskan langkah-langkah penyelesaian kerugian Negara !

Setiap adanya kerugian Negara, wajib dilakukan oleh KPA kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan BPK paling lambat 7 hari kerja setelah kerugian Negara diketahui
Segera setelah dilaporkan, kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung jawabnya dan segera untuk menggantikan kerugian Negara tersebut.
Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh, menteria/pimpinan lembaga segera membuat surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
Menghapus sementara kerugian Negara dari pembukuan setelah dilakukan pemeriksaan.

16) Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada dasarnya diatur hubungan antar lembaga negara pengelola keuangan negara. Jelaskan ruang lingkup pengaturan kelembagaan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut.

Jawaban :
Ruang Lingkup pengaturan yaitu :

Presiden sebagai kepala pemerintahan yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara;
Gubernur/Bupati/Walikota yang menjadi pengelola keuangan daerah;
Menteri Keuangan yang menjadi pengelola fiskal dan Bendahara Umum Negara;
Menteri Teknis yang menjadi penanggung jawab program atas bagian anggaran;
DPR sebagai wakil rakyat/legislatif yang memiliki hak budget dalam penyusunan APBN;

17)   Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada dasarnya diatur hubungan antar lembaga pemerintah pengelola perbendaharaan negara. Jelaskan ruang lingkup pengaturan kelembagaan dalam pengelolaan perbendaharaan negara tersebut.
       Jawaban :
       Ruang Lingkup pengaturan:

Menteri Teknis sebagai Pengguna Anggaran;
Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara;
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Penerimaan sebagai pengelola uang persediaan dan penerimaan yang belum masuk kas negara.

18) Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dalam pelaksanaan belanja negara dikenal prinsip-prinsip pembayaran atas tagihan kepada negara. Jelaskan prinsip tersebut.
Jawaban :
Prinsip pembayaran atas tagihan kepada negara :

Pembayaran langsung, yaitu tagihan kepada negara dapat dibayarkan apabila barang dan jasa telah diterima;
Pembayaran melalui uang persediaan, yaitu pembayaran berupa uang muka sebelum pekerjaan dilakukan untuk kebutuhan operasional sehari-hari dan dalam jumlah kecil.

19) Pengelolaan perbendaharaan yang profesional menuntut pengelolaan kas yang baik dan akuntabel. Sebutkan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengimplementasikan pengelolaan kas yang baik tersebut.
Jawaban :

Treasury Single Account (TSA);
Lelang Bankk Operasional;
Penetapan remunerasi atas penempatan uang negara di BI;
Treasury Notional Pooling (TNP);
Treasury Dealing Room (TDR) dalam rangka optimalisasi pengelolaan kas.

20) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum merupakan pendekatan khas pada pengelolaan perbendaharaan negara yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jelaskan karakteristik khusus dari Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
Jawaban :

Dapat menggunakan secara langsung penerimaan PNBP yang diterimanya;
Dapat melakukan belanja melampaui pagu pada DIPA sepanjang masih dalam ambang batas;
Melakukan Akuntansi Keuangan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan;

21) Dalam pengelolaan perbendaharaan, Bendahara Umum Negara dapat melakukan pengelolaan investasi. Sebutkan ruang lingkup pengelolaan investasi yang dapat dilakukan oleh Bendahara Umum Negara.