Contoh Soal Jawab APBN

Memahami dasar-dasar pelaksanaan APBN adalah sangat penting khususnya bagi pejabat atau pegawai yang tugas pokoknya sehari-hari berhubungan dengan hal tersebut. Pemahaman yang baik akan menghindarkan dari kesalahan pelaksanaan tugas. Dan tentu saja akan memudahkan pelaksanaan tugas.

Untuk memudahkan memahami peraturan pelaksanaan APBN, berikut soal-soal dan jawaban yang bisa dijadikan pedoman.

1.    Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif, apakah maksudnya?

Pelaksanaan Perjalanan Dinas dilakukan dengan sangat selektif artinya perjalanan dinas hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga serta berdasarkan SPPD.

2.    Apakah yang dimaksud dengan pengelolaan kelebihan/kekurangan kas pemerintah? apakah tujuannya?

Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas merupakan usaha atau tindakan yang dilakukan BUN/Kuasa BUN Pusat dalam rangka mengelola kelebihan dan/atau kekurangan kas yang didasarkan pada Perencanaan Kas Pemerintah Pusat.
Pengelolaan kelebihan/kekurangan kas bertujuan untuk:
a.    Mendapatkan bunga, jasa giro, bagi hasil dari Penempatan Uang Negara di Bankk Sentral dan/atau Bankk Umum, Reverse Repo dan/atau selisih lebih dari harga jual dengan harga beli (capital gain) dari pembelian/penjualan SBN; dan
b.     Mengupayakan biaya yang rendah dalam usaha memenuhi ketersediaan kas pada saat terjadi dan/atau diperkirakan akan terjadi kekurangan kas.

3.    Jelaskan 3 (tiga) jenis rekening lainnya yang dapat dimiliki oleh satker BLU!

Rekening lainnya pada BLU terdiri dari:
a.    Rekening Pengelolaan Kas BLU merupakan rekening lainnya pada BLU untuk penempatan idle cash pada Bankk Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU.
b.    Rekening Operasional BLU merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari PNBP BLU pada Bankk Umum.
c.    Rekening Dana Kelolaan merupakan rekening lainnya pada BLU yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Rekening Operasional BLU dan Rekening Pengelolaan Kas BLU pada Bankk Umum, untuk menampung dana antara lain:
-    Dana bergulir; dan/atau
-    Dana yang belum menjadi hak BLU.


4.    Siapakah yang menyimpan dan dalam bentuk apakah SAL yang dihasilkan pada akihr tahun anggaran?
Pada akhir tahun anggaran dana SAL yang diperoleh, disimpan oleh:
a.    Bendahara Umum Negara dalam bentuk Rekening Milik Bendahara Umum Negara.
b.    Bendahara Pengeluaran dalam bentuk Uang Persediaan.
c.    Bendahara satuan kerja Badan Layanan Umum dalam bentuk Rekening Kas Badan Layanan Umum dan kas tunai (cash on hand).

5.    Jelaskan hakekat pengesahan DIPA dan apa fungsi DIPA dalam pelaksanaan dan pertanggung jawaban APBN ?

Hakekat pengesahan DIPA adalah pernyataan kesediaan BUN untuk menyediakan uang dalam jumlah cukup dan pada waktu sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DIPA yang telah disahkan.

Dalam pelaksanaan anggaran DIPA berfungsi sebagai instrument pengendalian dan alat manajemen, dimana bagi KPA merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan bagi Kuasa BUN sebagai alat control pembayaran.

Dalam pertanggungjawaban anggaran, DIPA berfungsi sebagai dasar untuk menguji capaian kinerja KPA baik secara fisik maupun financial berdasarkan prinsip pokok system penganggaran berbasis kinerja

6.    Jelaskan langkah-langkah penyelesaian kerugian Negara !

1.    Setiap adanya kerugian Negara, w ajib dilakukan oleh KPA kepada menteri/pimpinan lembaga dan memberitahukan BPK paling lambat 7 hari kerja setelah kerugian Negara diketahui
2.    Segera setelah dilaporkan, kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara dan pejabat lainnya yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya segera dimintakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut merupakan tanggung jawabnya dan segera untuk menggantikan kerugian Negara tersebut.
3.    Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh, menteri/pimpinan lembaga segera membuat surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.
4.    Menghapus sementara kerugian Negara dari pembukuan setelah dilakukan pemeriksaan.

1.    Dalam APBN TA 2009, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran Subsidi Bunga (BA 999) Kredit Sistem Resi Gudang sebesar Rp50 miliar. Kredit ini menggunakan pola executing, yaitu kredit dibiayai oleh pihak PerBankkan Nasional dan Pemerintah memberikan subsidi bunga atas selisih beban bunga dikenakan kepada Petani atas kredit yang tersalur. Dengan asumsi tingkat subsidi bunga sebesar 5%, berapakah maksimal kredit yang dapat disalurkan oleh PerBankkan kepada Petani?
Jawaban:
Plafon subsidi  = Rp50 miliar
Subsidi bunga = 5%
Plafon kredit maksimal yang disalurkan oleh perBankkan (c) = Rp1 triliun (50 miliar / 5%)
2.    Sebutkan dua bentuk investasi Pemerintah beserta contohnya!
Jawaban:
Investasi Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk Investasi Surat Berharga (ISB) dan Investasi Langsung.  Contoh: ISB dapat dilakukan dengan cara pembelian saham, pembelian surat utang; Investasi Langsung pada sektor infrastruktur dan sektor lainnya seperti pembangunan jalan tol, gedung dan lainnya.


1.    Apa yang Saudara ketahui tentang Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Investasi Pemerintah?
Jawaban:
Dalam pengelolaan investasi pemerintah, selain tingkat pendapatan hal penting yang harus diperhatikan adalah timbulnya potensi kerugian yang berpengaruh pada pendapatan dan modal badan pengelola investasi pemerintah. Manajemen risiko berperan sebagai langkah untuk mengantisipasi munculnya variable-variabel risiko atas investasi Pemerintah.
2.    Dalam Peraturan Pemerintah No.1/2008 tentang Investasi Pemerintah diamanatkan bahwa Investasi Pemerintah dimaksudkan untuk memperoleh beberapa manfaat, diantaranya manfaat ekonomi. Apa yang dimaksud dengan manfaat ekonomi?
Jawaban:
Manfaat ekonomi adalah keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi yang dapat diukur secara financial (financial benefits). Keuntungan finansial dapat berupa deviden, bunga, jasa maupun bagi hasil investasi dan pertumbuhan nilai atas investasi yang telah dilaksanakan.

3.    Saudara diundang rapat oleh Bappenas sehubungan dengan permohonan Pemerintah Daerah (Pemda) Sawah Besar kepada Pemerintah Pusat untuk membiayai kegiatan pembangunan taman wisata (entertainment park). Berdasarkan dokumen studi kelayakan yang diajukan Pemda Sawah Besar dan informasi potensi daerah yang diterima dari Ditjen Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan dapat diketahui bahwa Pemda yang bersangkutan mempunyai potensi alam dan masyarakat yang sangat mendukung pariwisata. Selain itu, Bappenas menyatakan bahwa kegiatan tersebut feasible (layak) secara finansial dan ekonomi. Namun, salah satu peserta rapat yang mewakili Departemen Dalam Negeri menyajikan informasi bahwa Pemda Sawah Besar masih membutuhkan pembangunan prasarana khususnya jalan, kesehatan dan pendidikan.
        Pertanyaan:
    Bila Saudara dalam rapat tersebut diminta memberi tanggapan:
a.    Apakah Saudara sebagai wakil dari Ditjen Perbendaharaan menyetujui usulan tersebut?
b.    Terhadap keputusan Saudara tersebut (baik setuju atau tidak setuju), jelaskan alasan-alasan Saudara
Jawaban:
Tidak setuju, dengan alasan (minimal) bahwa tugas utama pemerintah baik pusat maupun daerah adalah dalam penyediaan infrastruktur publik terutama bila pemda tersebut tidak memiliki jumlah infrastruktur publik dasar yang cukup.
4.    Pada saat ini sebagian besar peminjam (debitur) yang terdiri dari BUMN, Pemda dan BUMD (PDAM) mengalami kesulitan dalam membayar pinjaman mereka kepada Pemerintah. Dari jajak pendapat yang dilakukan terhadap para debitur tersebut, hal ini diakibatkan rendahnya tingkat keuntungan sebagai imbas dari krisis ekonomi di awal tahun 2000, sehingga dana yang disisihkan untuk membayar cicilan pinjaman dimaksud seringkali tidak cukup. Di lain pihak, pinjaman tersebut harus dibayar agar Pemerintah memiliki dana yang cukup untuk dipergunakan kembali sebagai pinjaman bagi calon-calon debitur lain.
Bila Saudara diminta untuk menyusun Peraturan Menteri Keuangan tentang penyelesaian pinjaman tersebut, skema apakah yang Saudara usulkan agar skema tersebut dapat membantu debitur tersebut membayar kembali pinjaman tetapi juga menimalisir kerugian Negara.
Jawaban:
Skema yang diusulkan setidak-tidaknya memberikan fasilitas penjadwalan kembali pembayaran pinjaman tersebut. Hal ini dimaksudkan agar debitur membayar cicilan pinjaman yang lebih kecil melalui perpanjangan waktu pembayaran cicilan.

a)    3 soal essay
1.    Jelaskan yang dimaksud dengan pengeluaran yang bersifat Ineligible itu:
Jawab:
Merupakan pengeluaran atas SP2D Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dan harus diperhitungkan dalam DIPA tahun anggaran berjalan atau dibeBankkan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.
2.    Apa yang saudara ketahui tentang istilah Replenishment dan Reimbursement itu!
Jawab:
Replenishment adalah pengisian kembali dana pada Reksus oleh pemberi pinjaman/hibah luar negeri untuk mengganti pengeluaran yang telah terjadi sesuai permintaan pada aplikasi penarikan dana yang diajukan Direktorat Pengelolaan Kas Negara.
Reimbursement adalah penggantian kembali dana dari rekening pemerintah yang telahdigunakan sebagai dana talangan karena Reksus tidak cukup atau kosong sesuai pada aplikasi penarikan dana yang diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas negara.
3.    Halaman III DIPA merupakan rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan merupakan alat manajemen kas pemerintah, jelaskan maksud rencana penarikan dan perkiraan penerimaan dimaksud:
Jawab:
Rencana penarikan dana merupakan pelaksanaan fungsi manajemen kas pemerintah dalam sisi belanja negara. Pengesahan DIPA oleh BUN memberi jaminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh negara dalam jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan.
Perkiraan penerimaan yang dapat dipungut diperlukan untuk melakukan estimasi penerimaan negara yang disetor ke rekening kas negara sebagai akibat dari pelaksanaan DIPA satuan kerja.

a.    Jelaskan Unsur-unsur kerugian Negara ! Jika suatu pejabat eselon II telah memarkirkan mobil dinasnya ke dalam garasi dan dikunci, namun hilang/dicuri, apakah pejabat tersebut terkena tuntutan ganti rugi ?

Jawab :
Unsur-unsur kerugian Negara adalah :
1.    Berkurangnya uang, barang, dan surat berharga
2.    Nyata dan pasti jumlahnya
3.    Akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
Semua unsur tersebut bersifat kumulatif

Pejabat eselon II tersebut tidak dapat dikenai tuntutan ganti rugi, karena tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

b.    Untuk memberikan kejelasan dalam penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial, Komite standar Akuntansi Pemerintah telah mengeluarkan Buletin Teknis 10 tentang Bantuan Sosial. Dalam bulletin tersebut dipertegas bahwa yang dimaksud dengan belanja bantuan social adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  Saudara diminta jelaskan apa yang dimaksud resiko social tersebut dan berikan contoh 2 (dua) yang termasuk resiko sosial !

Jawab :
Resiko social adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tanggal (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Pengertian ini meliputi kejadian yang mengakibatkan masyarakat yang semula tidak miskin menjadi miskin, atau jika saat ini berada dibawah garis kemiskinan, akan tetap berada dibawah garis kemiskinan, atau semakin jauh terperosok dibawah garis kemiskinan.
Contohnya :
-    Wabah penyakit yang apabila tidak ditanggulangi maka akan meluas dan memberikan dampak yang memburuk kepada masyarakat
-    Putus sekolah yang bila tidak dibantu akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup secara mandiri
-    Usia lanjut yang apabila tidak dibantu tidak akan bisa hidup secara mandiri
-    Bencana alam yang apabila tidak ditanggulangi akan mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

c.    Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan Negara, dirasakan semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Jelaskan fungsi-fungsi utama perbendaharaan tersebut !

Jawab :
a.    Perencanaan kas yang baik
Ini sangat dibutuhkan untuk management kas
b.    Pencegahan agar jangan sampai terjadi kebocoran dan penyimpangan
Dapat dilakukan dengan penerapan yang konsisten atas prinsip check and balance
c.    Pencarian sumber pembiayaan yang paling murah
Penerapan prinsip yang menguntungkan bagi Negara namun tetap mengutamakan yang beresiko rendah
d.    Pemanfaatan dana yang menganggur (idle cash)
Pemanfaatan dana ini untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya keuangan

d.    APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN tersebut mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Jelaskan fungsi-fungsi tersebut !

Jawab :
-    Fungsi otorisasi yaitu bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja tahun bersangkutan
-    Fungsi perencanaan yaitu bahwa APBN merupakan pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
-    Fungsi pengawasan yaitu APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Negara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan
-    Fungsi alokasi yaitu APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian 
-    Fungsi distribusi yaitu APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
-    Fungsi stabilisasi yaitu APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

e.    Dalam pelaksanaan anggaran diterapkan prinsip check and balance yang harus dilaksanakan konsistensi mulai dari tingkatan pejabat yang paling atas sampai yang tingkatan paling bawah. Jika anda menjadi KPA dan harus merangkap dengan jabatan perbendaharaan lainnya, dengan jabatan apa yang sebaiknya dirangkap ? jelaskan pendapat Saudara !

Jawab
KPA sebaiknya merangkap sebagai PPSPM
Penjelasan :
Agar bisa berfungsi check and balance. Maka harus tercipta kesetaraan, dimana yang menguji harus setara dengan yang diuji atau yang menguji lebih tinggi dari yang diuji. Dalam hal ini PPSPM bertugas menguji tagihan yang disampaikan oleh PPK, dengan demikian maka PPSPM minimal eselonnya setingkat dengan PPK atau lebih tinggi bila dirangkap oleh KPA

f.    Dalam pengelolaan keuangan Negara, terdapat beberapa jenis belanja yang tidak dapat digunakan oleh kementerian Negara/lembaga, sebutkan jenis-jenis belanja tersebut ! Jelaskan kenapa tidak dapat dikelola oleh kementerian Negara/lembaga ?

Jawab :
Jenis belanja tersebut adalah : belanja hibah, belanja subsidi, belanja pembayaran utang, belanja transfer ke daerah, dan belanja lain-lain
Hal ini karena belanja tersebut bersifat :
-    Strategis dan memerlukan pengelolaan khusus yang dapat lintas kementerian Negara/lembaga
-    kegiatan tak terduga sehingga anggarannya masih bersifat komunal
-    pengeluaran transfer, yaitu pengeluaran yang tidak memperoleh manfaat secara langsung

g.    Dalam pengelolaan keuangan Negara, kita mengenal adanya asas spesialitas dan asas flektibitas. Jelaskan kedua asas tersebut dan penerapannya dalam APBN !

Jawab :
Asas spesialitas mengharuskan bahwa setiap alokasi dalam kredit anggaran harus terinci secara jelas peruntukannya, sedangkan asas fleksibilitas adalah alokasi dalam kredit anggaran yang sifatnya strategis dan tak terduga.
Dari kedua pengertian tersebut jelas nampak bahwa kredit anggaran terdiri dari dua yaitu yang jelas peruntukannya dan ada yang hanya bersifat cadangan (komunal). Kredit anggaran yang bersifat cadangan (komunal) sebagai penerapan asas fleksibilitas hanya dapat dikelola oleh Menteri Keuangan. Kementerian Negara/lembaga hanya mengelola anggaran yang bersifat spesialitas  

h.    Untuk mengelola uang persediaan, diangkatkan seorang bendahara pengeluaran. Siapa yang mengangkat bendahara pengeluaran, dan bertanggung jawab kepada siapa ?

Jawab :
Bendahara pengeluaran diangkat oleh Menteri/pimpinan lembaga. Dalam rangka pengangkatan bendahara pengeluaran Menteri/pimpinan lembaga dapat mendelegasikannya kepada Kepala satuan kerja.

Share :